REDD+. Mungkinkah?

SEBAGAI provinsi percontohan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+), Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki sekitar 67,04% kawasan hutan. Sisanya, 32,96% merupakan kawasan non hutan. Melihat persentase itu, Pemprov Kalteng optimis program REDD+ dapat berjalan dengan baik di Bumi Tambun Bungai ini.
Secara sederhana, REDD+ adalah program untuk mempertahankan gas CO2 tetap di dalam pohon dan tidak terurai di udara.
Namun seiring itu, penerbitan rekomendasi izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain masih gencar dilakukan setiap daerah di Kalteng. Kawasan hutan terancam. Pohon dipastikan tak bisa mempertahankan gas CO2 karena dibabat gundul.
Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tak menjadi momok bagi gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut serta APL. Inpres itu tidak memiliki gigi tajam untuk mengancam para pemilik kebijakan daerah. Apa sebab? Inpres ini tidak mencantumkan klausa ancaman hukum kepada para pengampu kebijakan daerah yang melanggar instruksi tersebut.
Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang memaparkan perlunya klausa pelibatan aparat penegak hukum dalam implementasi inpres terbaru itu. Namun, saat Inpres 6/2013 terbit, klausa yang disarankan orang nomor satu di Kalteng ini tidak terakomodir.
Presiden plin plan. Presiden seolah melarang padahal mengiyakan. Moratorium rekomendasi izin lokasi baru bagai macan ompong.
Karena, membuat aturan tanpa sanksi. Atau itu strategi untuk untung. Dana program REDD+ diembat, rekomendasi pelepasan kawasan hutan tetap berjalan mulus. Selama ada kepentingan pribadi, REDD+ tak akan terinplementasi di Kalteng.

Akil Mochtar Menangis Saat Diciduk KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan AM di rumah dinasnya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013) malam.
Penangkapan mereka terkait dugaan suap terkait sengketa Pemilu Kada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ditangkap, Akil Mochtar terlihat menyesal dan menangis. "Tadi yang bersangkutan menangis," ujar salah seorang sumber yang enggan disebut namanya, Kamis (3/10) dini hari.
Menurut sumber tersebut, KPK juga sudah membuntuti Akil sejak lama. Dan baru malam ini dugaan transaksional yang dilakukan yang bersangkutan bersama dengan salah satu anggota DPR asal Fraksi Golkar berinisial CHN. (Inl)

Miss World LANGGAR FITRAH

MENILIK sejarah kemunculannya, wajar kalau Miss World diidentikan dengan ajang kontes bikini. Sekitar tahun 1951, Eric Morley menggelar kontes kecantikan internasional untuk pertama kali, di Inggris.
Kontes ini, berawal dari Festival Bikini Contest, kemudian berganti nama menjadi Miss World.
Setelah Eric Morley meninggal, pergelaran tersebut diteruskan sang istri hingga muncul konsep 3B, yakni brain (kecerdasan), beauty (kecantikan), dan behavior (kepribadian).
Konsep 3B ini diyakini hanya untuk memoles kontes kecantikan agar diterima banyak kalangan. Pasalnya, saat itu masih banyak pihak yang menolak kontes tersebut.
Kenapa polesan? Faktanya, penentu kemenangan Miss World adalah unsur kecantikan dan kemolekan tubuh. Para peserta diminta berlenggak lenggok dihadapan juri dan penonton sambil memeragakan berbagai jenis pakaian. Mulai gaun malam yang menjuntai ke lantai hingga baju renang yang irit bahan. Tak hanya meliukkan tubuhnya sambil menebar senyum memesona, perempuan-perempuan cantik ini juga menggoda lewat kerlingan mata.
Kini, Indonesia kebagian menjadi tuan rumah ajang kompetisi Miss World 2013. Penyelenggara Miss World menghapus peragaan bikini di kontes tahun ini. Semua kontestan diminta untuk mengenakan sarung panjang tradisional Bali, bukan bikini seksi.
Demi menghormati tradisi dan nilai-nilai Indonesia, Organisasi Miss World yang berbasis di London pun telah menyetujui item peragaan bikini seksi dihilangkan. Padahal, secara tradisi, peragaan bikini seksi merupakan bagian terpenting dari kompetisi.
Meski sisi umbar aurat hilang, penentangan pelaksanaan ajang pencarian ratu kecantikan sejagat tetap terjadi. Seiring itu, panitia penyelenggaran tak menghiraukan aksi penolakan yang dilakukan oleh sejumlah ormas keagaaman itu. Miss World tetap digelar. Apalagi, pemerintah telah merestui pagelaran Miss World 2013. Alasan pemerintah membekingi panitia penyelenggara Miss World, sederhana. Pemerintah mengklaim, ajang internasional ini akan memberikan manfaat positif bagi negara yang menjadi tuan rumah. Selepas ajang pencarian ratu kecantikan dunia ini digelar, devisa Indonesia dari sektor pariwisata dan bisnis ekonomi kreatif diprediksi akan meningkat. Ketenaran Indonesia dalam pergaulan dunia pun akan terdongkrak.
Setiap peserta kontes Miss World akan lebih mengenal Indonesia. Bukan hanya itu, para peserta pun dapat membawa cerita keindahan alam dan budaya Indonesia ke negaranya.
Indonesia boleh jadi akan semakin dikenal dan diperbincangkan masyarakat dunia. Bahkan, selepas Miss World, investor serta wisatawan asing akan kian deras mengunjungi Indonesia.
Namun, madu tersebut mengandung racun. Racun liberalisme, racun eksploitasi perempuan, krisis idola, pintu kemaksiatan dan penodaan citra Indonesia sebagai negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia.

Terkena getah
Di sisi lain, sikap penolakan keras sejumlah ormas tehadap penyelenggaraan Miss World merupakan racun yang merusak citra Indonesia sebagai negara ramah dan tamah. Bahkan, ormas yang mengatasnamakan Islam itu dapat merusak citra Islam yang mencintai kedamaian. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mereka terlihat sebagai garda terdepan untuk menggagalkan event ini. Berbagai alasan dikemukakan tanpa mengenal nego.
Alasan tersebut diungkapkan dengan nada emosi berlebihan sekaligus mengancam, siap perang. Pernyataan tersebut memunculkan kesan bahwa agama Islam berwajah sangar, beringas, keras, tak kenal dialog dan tak menghormati siapapun. Akibatnya, agama sekaligus penganutnya menjadi korban, khususnya umat Muslim di Bali.
Banyak umat muslim di Bali yang terkena getah atas penolakan penyelenggaraan Miss World. Pernyataan ormas yang mengatasnamakan pembela Islam ini, telah melukai Umat Hindu di Bali. Ingat, meski menjadi mayoritas di Indonesia, muslim di Bali menjadi kaum minoritas.
Lebih parahnya, rakyat Bali yang mayoritas beragama Hindu, terpancing juga untuk mencaci maki agama Islam.
Mengutip perkataan Pimpinan GP Ansor NU, bahwa jangan lekas-lekas menganggap Miss World sebagai kegiatan negatif. Banyak hal positif dari penyelenggaraan ini, terutama bagi Bali dan rakyat Bali, baik efek langsung, maupun tak langsung.

Empat SKPD tak Libur Lebaran

EMPAT Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tidak libur selama Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah. Pasalnya, keempat SKPD tersebut termasuk instansi pelayanan publik. Keempat SKPD tersebut yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin (RSUD SI), Puskesmas, Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Yang termasuk pelayan publik itu bekerja seperti biasa. Jadi, harus tetap melayani masyarakat meskipun pada saat Lebaran. Tak ada cuti bersama ataupun libur nasional," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kobar, Gusti Imansyah saat ditemui Metamorfosisnews di ruang kerjanya, Selasa (14/8).

Menurut dia, ada dua point penting yang ditekankan untuk para PNS yang bekerja di empat SKPD tersebut. Pertama, penugasan khusus di hari Lebaran dibagi dalam dua unit yaitu unit pelayanan kesehatan dan unit pelayanan masyarakat. Kedua, diharapkan untuk menjaga ketertiban dan saling menghormati antar-PNS yang berlainan agama. Hal ini didasarkan pada Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. 7 Tahun 2011, No. 04/MEN/VII/2011, dan No. SKB/03/M.PAN-RB/07/2011, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012. "Surat tersebut sudah diedarkan ke tiap instansi yang bersangkutan. Tentunya jika melanggar akan diberi sanksi."

Sementara itu, pengaturan penugasan untuk setiap pegawai yang tidak mendapat cuti bersama dan libur nasional diserahkan kepada kebijakan pimpinannya masing-masing. Artinya, pimpinan SKPD harus mengatur penugasan pegawainya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat tersebut. "Seperti rumah sakit itu ya harus tetap beroperasi. Masak kalau ada yang sakit harus menunggu beberapa hari karena dokternya pada libur Lebaran. Keburu mati dong."

Tidak liburnya beberapa instansi ini juga sama seperti tahun sebelumnya. Meski sedang berlebaran, pelayanan masyarakat tetap harus dilaksanakan. Gusti juga mengimbau bagi petugas yang beragama lain untuk dapat bekerjasama. Apalagi dengan kondisi dengan tuntutan bekerja ekstra. Hal ini akan menjadi sebuah kebersamaan dalam membangun pelayanan yang maksimal. "Petugas yang tidak merayakan Lebaran untuk dapat bekerja ekstra. Dan ketika giliran mereka merayakan hari rayanya, mereka juga harus diberikan libur."

Para PNS libur dari tanggal 17 Agustus dan berakhir 22 Agustus. Artinya, para PNS libur selama enam hari. Riciannya, 17 Agustus libur kemerdekaan, 18 Agustus Hari Sabtu (libur kerja), 19-20 Agustus libur Lebaran dan 21-22 Agustus cuti bersama.

Polres Siap Amankan Lebaran

KEPOLISIAN Resor (Polres) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meningkatkan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah. Sekurangnya 200 aparat gabungan bakal dikerahkan dalam kegiatan pengamanan yang diberi nama operasi ketupat 2012 itu.

"Pengamanan yang bakal berlangsung mulai H-7 Lebaran hingga H+7 itu, untuk mengantisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Kobar," ujar Kapolres Kobar Ajun Komisaris Besar, Novi Irawan, kepada Metamorfosisnews seusai Upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat Telabang 2012 di Halaman Polres Kobar, Jumat (10/8).

Menurut Novi, selama operasi ketupat ini berlangsung, aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dishubkominfo, Satpol PP, Damkar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kobar, Bandara Iskandar, Administratur Pelabuhan (Adpel) Kumai, Satpol Airud dan Dinkes itu, bakal memfokuskan penjagaan di lima titik keramaian. Selain rawan macet, lima titik tersebut rawan tindak kejahatan. Bahkan, para petugas akan disiagakan 1x24 di lima titik tersebut. "Selain itu, juga menyedikan 15 unit kendaraan jenis trail untuk berpatroli masuk hingga perkampungan. Hal ini sebagai langkah untuk mempersempit ruang gerak para pelaku tindak kriminal."

Siap : Anggota Polres Kobar sedang menggelar upacara gabungan dengan instansi lain di halaman Polres Kobar, Jumat (10/8). Polres Kobar mengkalim telah siap untuk mengamankan Hari Raya  Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah.

Dia merinci, lima titik fokus penjagaan tersebut di antaranya Jalan Pangeran Antasari, Pasar Lama, Bundaran Pancasila, Jalan Bendahara Kumai atau Pelabuhan Panglima Utar Kumai dan simpang Aminjaya, Pangkalan Banteng. "Selain petugas berbaju lengkap, kami juga mengerahkan polisi berbaju preman untuk masuk ke tempat-tempat tertentu yang mengindikasikan rawan kejahatan."

Pihaknya, kata Novi, akan memberlakukan skala proritas dalam operasi tersebut. Diantaranya, menangani kemacetan jalan, tindakan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), minuman keras, petasan dan gendam. Selain itu, mencegah adanya calo tiket, kecelakaan dan balap liar. "Kami telah siap mengamankan lebaran. Semua tindakan kejahatan bakal ditindak. Termasuk untuk para penimbun dan pelangsir BBM yang mulai marak di SPBU. Sulitnya distribusi BBM, akan menghabat distribusi barang kebutuhan pokok."

Setop Pemberian Izin di Atas Lahan APL

PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dipastikan tidak bisa menerbitkan izin usaha di atas lahan berstatus area penggunaan lain (APL). Pasalnya, di dalam SK 292/Menhut-II/2011, lahan APL tidak bisa serta merta dimanfaatkan secara sembarangan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya surat edaran No. 540/1117/Ek yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalteng.

"Surat edaran itu jelas, para Bupati/Walikota jangan memberikan atau mengalokasikan lahan yang berstatus APL kepada para investor bidang pertambangan, perkebunan maupun bidang usaha lainnya," ujar Ketua Komisi B DPRD Kobar, Jubair Arifin, kepada Metamorfosisnews, Kamis (9/8).

Menurut dia, pemkab seharusnya memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap masyarakat untuk menggarap lahannya APL tersebut memlalui koperasi dan kelompok tani. Artinya, APL yang tersisa di Kobar digunakan oleh masyarakat. Saat ini yang terjadi, masyarakat diiming-imingi dengan dana ganti rugi lahan oleh investor. Pemerintah seharusnya menjadi kontrol terhadap lahan masyarakat. Artinya, pemerintah jangan langsung memberikan izin usaha ketika ada persetujuan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada investor. "Jangan sampai masyarakat membabat hutan produksi kembali, karena lahan APL telah habis diberikan kepada investor. Nanti masyarakat berurusan dengan hukum lagi."

Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan (Dishut) Kobar, Wahyu Setiawan mengatakan, pemkab harus segera melakukan penghentian sementara atau moratorium penerbitan izin prinsip dan HGU. Setelah dilakukan moratorium, pemkab mengevaluasi kembali izin yang telah diberikan terhadap perusahaan. Selain itu, pemkab juga mengkaji ulang rencana perpanjangan HGU dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. "Sudah banyak lahan di Kobar yang sudah diberikan kepada perusahaan. Jika ini terus diberikan, lahan untuk digarap masyarakat sendiri akan semakin menyusut."

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar, Masradin, dalam rapat dengar pendapat antar PT Arut Sawit Mandiri (ASM) dengan warga Desa Penahan, Kecamatan Arut Utara di ruang rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kobar, Kamis (26/7) mengatakan, Kawasan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) bisa langsung dipergunakan oleh investor dengan seizin Bupati. Artinya, bupati bisa serta merta menerbitkan izin setelah terjadi kesepakatan antara investor dengan masyarakat.

GGB, Cetuskan Keanekaragaman Warna Musik

PADA tanggal 13 Februari 2012 lima orang pria sepakat mencetuskan sebuah institusi bermusik bernama GGB. Mereka sering bertemu sebelumnya dikarenakan pertemanan musik yang dekat.

Dari hasil pembicaraan tentang musik dan exsplorasi bermusik satu sama lain, mereka mengaplikasikan temuan-temuan dan kombinasi baru dalam bermusik dari masing-masing kepribadian personil. Warna dan kelihaian mereka mengkombinasikan nada-nada yang tidak umum, namun nyaman di dengar sangat mempengaruhi keanekaragaman warna musik GGB.

Berformasikan Bon’z Java (Vokal), Hendrix Gantung Gitar (Gitar), Bayu Tasix (Gitar), Gusmen Torung (Bass) dan Ben Parker (Drum), GGB mencoba peruntunganya di blantika musik indonesia melalui single perdana yang berjudul ‘Don't Cry’. “Hidup itu selalu berubah. Jangan ditangisi. Terima saja, dan cari hal lain yang lebih baik”ujar salah seorang personil GGB, Bayu Tasix.

Meski makin menjamurnya para pelaku musik di Indonesia dengan menunjukan kekhasan masing-masing, tidak membuat GGB menghentikan langkahnya dalam berkarya. Bahkan, band pendatang baru yang berasal dari Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah itu mengklaim, saat ini sudah sangat siap menjajal dan bertarung di blantika musik tanah air. “Kepekaan terhadap fenomena social, alam, agama dan budaya serta percintaan sebagai inspirasi di setiap lirik lagu dengan balutan keanekaragaman warna musik membuat kami yakin bisa menembus Industri musik,” tandas Bayu.

Era WARTAWAN Amatir Berakhir

TIDAK bisa dimungkiri, profesi wartawan masih dipandang sebelah mata. Betapa tidak, masih banyak oknum yang menggunakan profesi wartawan sebagai alat untuk memeras narasumber. Tidak sedikit wartawan yang tidak mempunyai media yang jelas. Hal ini bisa membuat citra wartawan semakin terpuruk.

Parahnya, ketika media bertansformasi menjadi industri media. Banyak wartawan yang dipaksa menanggalkan idealismenya demi kepentingan perusahaan. Karena, media menjadi tunggangan berbagai kepentingan para pemilik media itu sendiri. Sehingga, menghilangkan tabiat media sebagai pengontrol kebijakan.

Padahal, peran dan kontribusi informasi yang disajikan wartawan kepada khalayak ramai harusnya berguna dan bermanfaat secara luas. Peran wartawan pun sebagai kontrol bisa berfungsi dalam mendorong peningkatan pembangunan.

Barangkali sudah waktunya para wartawan untuk mempunyai sertifikat standar kompetensi. Pekerjaan wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Sehingga perlu memiliki standar kompetensi yang terukur. Kompetensi wartawan berkaitan erat dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Selain itu, seorang wartawan harus memahami etika, hukum pers, dan keterampilan jurnalistik.

Proses pengujian bersifat terbuka dan terukur. Setiap wartawan yang akan diuji baik secara lisan, tulisan dan praktik. Setidaknya, ada empat lembaga yang ditunjuk PWI pusat untuk melakukan pengujian kompetensi. Yakni lembaga pendidikan jurnalistik, perguruan tinggi, organisasi pers dan perusahaan pers. "Ada tiga jenjang uji standar kompetensi wartawan. Bagi reporter, termasuk jenjang muda, bagi editor dan jenjang utama bagi para pimpinan redaksi," ujar Ketua bidang pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Marah Sakti Siregar, beberapa waktu lalu.

Adanya sertifikasi standar kompetensi tersebut diharapkan dapat menekan perkembangbiakan wartawan amatir. Artinya, era wartawan amatir pun bakal berakhir.

Peluang Bisnis Money Changer belum Dilirik

TEMPAT penukaran mata uang asing atau money changer di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) belum tersedia. Padahal, peluang usaha money changer itu cukup menjanjikan. Betapa tidak, berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kobar), wistawan mancanegara yang mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) pada 2011 mencapai 7000 orang lebih. Banyaknya jumlah wisatawan berdampak pada besarnya nilai perputaran uang di Kobar yang mencapai Rp36 miliar per tahun.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kobar, Thomas Sari Wuwur mengatakan, meski terbilang cukup menjanjikan, saat ini di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) belum tersedia pelayanan money changer.

Selain itu, kata dia, adanya money changer akan memudahkan para pelaku wisata menukarkan uang. Tidak seperti di bank, prosedur penukaran uang terlalu berbelit. "Begitu juga di Kobar. Padahal Kobar adalah daerah wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan mancanegara. Kok tak ada <>money changer<>," kata dia kepada Metamorfosisnews, Selasa (7/8).

Menurut dia, para wisatawan mancanegara biasanya mengeluarkan uang sedikitnya US30 dollar hingga US300 dollar atau senilai Rp300 ribu hingga Rp3 juta setiap transaksi penukaran uang. Khususnya, para wisatawan mancanegara. "Yang dibutuhkan biasanya mata uang asing Ponsterling, Euro dan US Dollar."

Sementara itu, menurut Pimpinan BNI Cabang Pangkalan Bun, Sumadi, meski belum ada money changer secara resmi, para wisatawan asing bisa menarik uang di ATM Bank BNI. "Mata uang mereka, biasa langsung dikonversi menjadi rupiah saat ditarik."

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) Palangkaraya siap membuka peluang kepada pihak ketiga untuk menyediakan pelayanan money changer di Kobar. Karena itu, Bank BI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ia juga memastikan BI Palangkaraya akan berkoordinasi dengan pusat agar dapat mengupayakan penyediaan pelayanan money changer. "Akan diupayakan agar bank-bank devisa lebih memperhatikan dalam persoalan ini. Terutama di Kobar."

Bupati Sambangi Pasar

BUPATI Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Ujang Iskandar, beserta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendatangi pasar Indra Sari Kelurahan Baru, Selasa (7/8). Hal ini dalam rangka mengontrol harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran 1433 Hijriyah.

Bupati Kobar, Ujang Iskandar Mengatakan, pedagang jangan menaikan harga semaunya. Apalagi, saat pasokan barang kebutuhan pokok tersebut lancar. Kenaikan harga harus disesuaikan dengan pasaran. Artinya, setiap kenaikan harga harus dibarengi dengan alasan yang logis. Pemerintah pun akan rutin turun ke lapangan dalam mengontrol harga di tingkat pedagang. "Menjelang Lebaran biasanya harga naik. Tapi sekarang masih normal," ujar dia saat ditemui Metamorfosis di pasar Indra Sari, kemarin.

Masih Normal : Bupati Kobar, Ujang Iskandar Beserta beberapa Kepala SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat mendatangi Pasar Indra Sari, Selasa (7/8). Meski menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok masih normal.

Tidak bisa dimungkiri, kata dia, adanya pedagang nakal yang mencuri kesempatan untuk menaikan harga barang yang mereka jual. Stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dilihat di pasar. Pasalnya, pasar tempat transaksi langsung antara penjual dan pembeli. "Kondisinya stok barang-barang aman hingga 2 minggu kedepan. Harga-harga pun masih normal. Pedagang tak ada alasan untuk menaikan harga."

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kobar, Jahotler Lumban Gaol mengatakan, pihaknya akan memberikan teguran bagi pedagang yang menaikan harga yang tidak logis. Pihaknya juga bekerjasama dengan Bulog jika harga beras sebagai kebutuhan pokok meningkat tajam. Untuk mengantisipasi kenaikan harga juga, Disperindag telah mengadakan pasar murah.

Astra Kebangkan IGA 1.019 KK

PT Astra Agro Lestari Area Borneo 1 (B-1) mengembangkan program Corporate social responsibility (CSR) dengan sistem Income Generating Activity (IGA) sawit untuk 1.019 kepala keluarga. Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah (Kalteng) itu, membuka lahan seluas 2.700 hektare untuk melaksanakan program IGA tersebut.

"IGA sawit dilaksanakan oleh 8 anak perusahaan PT Astra di Kobar dan Lamadau. Ada 21 desa di kawasan ring 1 perusahaan yang telah mendapatkan proram IGA," ujar Direktur PT Astra Agro Lestari Area B-1, Bambang Wijanarko, kepada Metamorfosisnews disela-sela acara Buka Bersama dengan Insan Pers Wilayah Kabupaten Kobar dan Lamandau, di Swiss bellin, Jumat (3/8).

Menurut Bambang, ribuan KK tersebut mayoritas bermatapencaharian berladang. Namun, pendapatan dari hasil berladang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, PT AAL menawarkan program IGA kepada ribuan KK tersebut. Selain mendapatkan mata pencaharian tetap, pendapatan mereka juga bakal terus meningkat seiring bertambahnya usia tanaman sawit. "Ini program kemitraan. Jadi harus simbiosis mutualisme. Pembayaran pinjaman pembangunan kebun sawit, secara diangsur dari hasil panen sawit. Penjualan hasil panen juga dijual kepada kami."

Program IGA ini, lanjut dia, akan terus bergulir hingga mencapai 20% dari keseluruhan luas lahan yang dimiliki PT Astra Agro Lestari. Total luas lahan PT Astra Agro Lestari saat ini mencapai sekitar 50 ribu hektare. Artinya, program IGA ini akan terus berlanjut hingga luas lahannya mencapai 10 ribu hektare. "Sekarang baru 2.700 hektare. Terus bertahap. Ini sama halnya dengan plasma. Dana yang telah digelontorkan PT Astra Agro Lestari untuk Program IGA mencapai 16,5 miliar."

Sementara itu, Head Of Media CBI (Borneonews dan Palangka Pos), Yohanes Widada mengapresiasi terhadap program kemitraan yang telah dilaksanakan PT ALL. Hal itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Saat ditanya soal hubungan perusahaan dengan media massa, Yohanes meminta perusahaan harus mulai membuka diri terhadap media massa. Menjalin kemitraan dengan media, bakal menyajikan informasi secara berimbang. Selama ini media massa kesulitan untuk menggali informasi dari pihak perusahaan. Karena itu, berita mengenai perusahaan muncul saat terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Meskipun hadirnya perusahaan di tengah masyarakat mempunyai banyak sisi positif. "Perusahaan dengan media harus saling terbuka. Selain berita menjadi berimbang, ini juga bakal berdampak pada sisi bisnis."

Insentif tak Cair, Satpol PP Malas Kerja

Disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengalami penurunan. Para Anggota Satpol PP, mulai malas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawal Perda. Sebab, sudah hampir empat bulan, uang insentif tersebut tak kujung cair. Bahkan, uang tersebut ada indikasi gagal cair karena kesalahan administrasi.

Pantauan Metamorfosisnews beberapa ruangan di Kantor Satpol PP sering terlihat kosong pada waktu jam kerja. Di papan pengumuman Kantor Satpol PP terlihat pernyataan sikap para anggota Satpol PP yang hanya bekerja sesuap jadwal PNS. Yakni, berangkat kerja pukul 07.00 WIB, dan pulang pukul 16.00 WIB.

Satpol PP pun belum mengambil langkah tegas terhadap pedagang petasan mulai menjamur pada saat bulan Ramadan ini. Padahal, petasan tersebut bisa mengganggu ketertiban. "Buat apa kita kerja yang rajin. Hak kita ga di bayar kok," keluh Anggota Satpol PP Kobar, Muchsin, kepada Metamorfosisnews, kemarin.

Menurut dia, para Anggota Satpol PP akan malas-malasan bekerja hingga uang insentif bisa di cairkan. Semua anggota Satpol PP Kobar belum menerima uang insentif selama empat bulan terakhir. Padahal, uang insentif para anggota Satpol PP dijatah Rp250 ribu per bulan. Berarti, pemkab belum membayar uang insentif anggota Satpol PP sebesar Rp1 juta per orang. "Kalau malam paling sampai jam 24.00 WIB juga sudah pada ga ada orang."

Selain itu, lanjut dia, uang piket dan uang operasi juga tak kunjung cair dalam empat bulan terakhir ini. Anggota Satpol PP rata-rata mendapatkan jatah piket dan operasi masing-masing sebanyak empat kali dalam sebulan. Setiap anggota mendapatkan uang Rp50 ribu per piket atau per operasi. Artinya, dalam sebulan, setiap anggota satpol PP mendapatkan jatah uang piket dan operasi sebesar Rp400 ribu. "Semuanya sekitar Rp2,6 juta per orang dalam empat bulan ini. Sampai sekarang belum cair. Gimana mau kerja profesional, kalau hak kami juga ga di bayar secara profesional."

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kobar, Mustawan Lutfi mengatakan, administrasi pencairan uang insentif Satpol PP diduga salah. Sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar enggan mencairkan uang insentif Satpol PP itu. "Ada suratnya, katanya sulit untuk dicairkan, karena pos anggaran usulan insentif tidak sesuai."

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kobar, Sudarlin, dirinya akan terus memperjuangkan hak para anggotanya. Apalagi, kata dia, saat ini memasuki Bulan Suci Ramadan.

Call Center PLN Kebanjiran Keluhan

KRING....kring....kring, malam itu, Selasa (1/8), suara telepon milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berbunyi tanpa henti. Petugas call center pun terlihat sibuk mengangkat telepon dari para pelanggan PLN.

Hampir sepanjang malam, telepon itu terus berbunyi. Selesai panggilan dari pelanggan yang satu, bunyi lagi suara panggilan telepon dari pelanggan lainnya. Petugas call center pun dengan sabar mendengarkan keluhan para pelanggan PLN itu. Ternyata, malam itu, aliran listrik di kabupaten yang berjuluk Bumi Marunting Batu Aji itu padam.

Sontak, para pelanggan PLN ingin tahu penyebab dan alasan PLN memadamkan listrik pada malam itu. Petugas call center pun dengan sabar dan hati-hati menerangkan penyebab terjadinya pemadaman itu kepada setiap penelepon itu. Padamnya listrik pada malam itu diakibatkan adanya gangguan hewan. Ialah monyet yang membuat aliran listrik dari EEI ke PLTD Kumai dan ke Pangkalan Bun, menjadi tak stabil. Monyet itu pun tersengat listrik. Alhasil, terjadi konsleting listrik dan ledakanpun tak bisa terelakan, sehingga EEI secara otomatis memutus hubungan aliran tersebut.

Dari penjelasan petugas call center itu. Tanggapan para pelanggan PLN bervariasi. Ada yang marah, ada yang menerima, ada juga yang meminta agar PLN segera memperbaiki kerusakan itu. Sumpah serapah dan kata-kata kotor pun bertaburan dari mulut para pelanggan yang tak menerima atas penjelasan PLN. "Tiap tutup telepon, bunyi lagi. Terus itu sampai pagi. Banyak yang marah. Dosa katanya PLN itu, orang mau buka, orang mau solat terhambat karena listrik mati. Tapi ya sabar. Siapa sih yang mau listrik padam. PLN juga rugi kalau padam itu. Selain fisik petugas PLN yang terkuras, pemasukan bagi PLN pun jadi berkurang."

Di sisi lain, lamanya pemadaman itu dikarenakan, EEI harus menunggu air laut pasang. Air laut berfungsi untuk mendinginkan turbin harus bisa dipompa masuk secara sempurna untuk mengisi <>cooling system<>. Setelah itu baru menyalakan boiler untuk menghasilkan uap sebagai produsen daya listrik. Pada kondisi air normal, hanya perlu waktu 2 jam untuk menyalakan mesin. Artinya, jika kejadiannya pada pukul 18.30 WIB, pada pukul 20.30 WIB listrik di Kobar sudah bisa nyala. Namun, air laut baru pasang sekitar pukul 01.00 WIB. "Mesinnya itu sudah dingin kalau kelamaan nunggu. Jadi harus dipanaskan dulu, baru dioperasikan. Jadi sampai jal 05.00 WIB," kata Pelaksana Harian (Plh) Plan Manager PT. Ekploitasi Energi Indonesia (EEI) Poniran.

Mati Listrik, PLN Sering Kambinghitamkan Hewan

LISTRIK di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sering kali padam. Masyarakat pun mengeluh atas pemadaman listrik tanpa pemberitahuan tersebut. Berbagai alasan dilontarkan pihak managemen Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN) Rayon Pangkalan Bun Kobar itu. Pemadaman listrik karena adanya gangguan hewan sering menjadi senjata ampuh PLN dalam mengatasi keluhan masyarakat.

Seperti, Selasa (1/8) malam, listrik di sebagian wilayah Pangkalan Bun padam hingga 12 jam. Artinya, sepanjang malam itu, di Pangkalan Bun gelap gulita. Kondisi ini, terasa sangat merugikan bagi para pedagang yang mengandalkan pasokan listrik untuk bidang usahanya. M Choerudin, Pengusaha Warnet dan Studio Band di Jalan Jenderal Sudirman Gang Walet Bamban, mengungkapkan kekesalannya kepada Metamorfosisnews, Selasa (1/8) malam itu.

Menurut dia, PLN sering melakukan pemadaman tanpa pemberitahuan. Selain membuat pendapatan yang berkurang, padamnya listrik secara tiba-tiba membuat komputer dan sebagian alat band di tempatnya jadi mudah rusak. Saat dikompirmasi, PLN sering kali beralasan matinya listrik dikarenakan hewan. "Dari dulu alasannya hewan terus. Katanya, udah dipasang anti ini lah, anti itu lah, anti petir. Sekalian dong anti hewan."

Sementara itu, Suvervisor Teknik PLN Rayon Pangkalan Bun Kobar, Suprapto tidak memungkiri sering padamnya listrik PLN diakibatkan oleh hewan. Kondisi alam dan geografis, membuat banyak hewan yang menjadikan kabel dan travo PLN sebagai pijakan. Aliran listrik pun menjadi terganggu. Imbasnya, listrik menjadi padam. Dalam tiga bulan terakhir, sekurangnya ada 10 hewan yang mengakibatkan listrik di Kobar padam. Hewan seperti Kukang, Musang, Burung Dara, Monyet, bahkan tikus pun pernah mengakibatkan padamnya listrik. "Yang parah saat kejadiannya di dekat EEI di Kumai. Listrik se Kobar pasti bakal mati. Beda kalau di Pangkalan Bun. Hanya daerah pada vider itu saja yang bakal padam."

Dia melanjutkan, PLN tidak bisa melakukan pemberitauan pemadaman jika hewan tersebut yang mengakibatkannya. Namun, PLN segera mengupayakan solusi untuk menangani masalah tersebut. PLN sedang mengerjakan pemasangan seng pada bagian tiang listrik dan penghalang di kawat penopang tiang. Sehingga hewan seperti monye, musang dan kukang itu tidak bisa memanjat tiang listrik karena licin. "Itu akan membuat hewan itu kesusahan memanjat tiang listrik. Pemasangan seng difokuskan dulu pada tiang-tiang yang disekitarnya banyak pepohonan."

Kemelut BBM Hambat Distribusi Sembako

SENGKARUT Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengancam kelangkaan barang kebutuhan pokok di kabupaten berjuluk Bumi Marunting Batu Aji tersebut. Pasalnya, kendaraan pengangkut barang kebutuhan pokok itu kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Artinya, jika kendaraan pengangkut tersebut tak beroperasi, distribusi barang kebutuhan pokok bakal terhambat.

Menurut Sekretaris Angkatan Muda Penerus Perjuangan (AMPP)-46 Kumai Kobar, Raihan Fauzi, pendistribusian barang kebutuhan pokok dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai ke seluruh wilayah Kobar terancam terhambat. Banyak kendaraan pengangkut barang kebutuhan pokok tersebut tak beroperasi karena tak mendapatkan jatah BBM jenis solar dari Statsiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kendaraan pengangkut barang sembako tersebut kalah bersaing kendaraan pelangsir yang terus memadati seluruh SPBU di Kobar. "Bagaimana truk bisa dijalankan. Solar kan sulit. Harusnya kami diberikan jalur pengisian BBM khusus atau sendiri di setiap SPBU," ujar pria yang juga menjadi Sekretaris Organda Unit Kumai itu.

Dia melanjutkan, kendaraan yang bisa mendapatkan BBM lewat jalur khusus tersebut akan diberi pengenal berupa pemasangan stiker khusus pengangkut sembako. Selain itu, kendaraan hanya boleh mengisi BBM di jalur khusus tersebut jika sudah mengangkut sembako. Hal ini untuk menghindari penyelewengan. "Permintaan para supir truk pengangkut ini sipel saja."

AMPP-46, telah melayangkan surat kepada semua pemilik SPBU di Kobar. Namun, tak digubris. Akhirnya, AMPP-46 menyampaikan surat permohonan supaya diberikan jalur pengisian BBM di SPBU, bagi angkutan pelabuhan Panglima Utar Kumai, kepada Pemerintah Kabupaten Kobar. Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah unsur Muspida. "Kalau Pemkab juga tak menggubris surat itu, kami akan mogok beroperasi. Biar susah, susah semua sekalian."

Bahkan, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sekaligus Ketua AMPP-46, Syachril mengatakan, distribusi barang sembako ke sejumlah kabupaten di Kalteng juga bakal terhambat. Pasalnya, sebagian kendaraan tersebut jaga mendistribusikan sembako ke luar wilayah Kobar. Ia merinci, jumlah kendaraan pengangkut sembako dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai sekitar 250 kendaraan. Sebanyak 100 kendaraan dioperasikan untuk mendistribusikan sembako ke pasar dan grosir sembako yang ada di dalam wilayah Kobar. Sedangkan 150 kendaraan sisanya, dipergunakan untuk mendistribusikan sembako ke kabupaten sekitar Kobar seperti Seruyan, Lamandau dan Sukamara.

Realisasi Target PAD baru Mencapai 37%

MEMASUKI semester kedua tahun 2012, realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masih minim. Berdasarkan laporan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar, realisasi PAD sektor pajak dan retribusi daerah baru mencapat Rp6,212 miliar dari jumlah keseluruhan target PAD sebesar Rp16,709 miliar. Artinya, masih 60% lebih jumlah PAD kobar yang belum teralisasi.

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan Daerah DPKD Kobar, Rusli Efendi, sekurangnya ada sembilan item yang termasuk dalam pajak dan retribusi daerah yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air bersih, pajak material bukan logam dan bangunan, pajak sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). "Baru sekitar 37 persen PAD yang masuk hingga semester pertama tahun ini."

Dari sembilan item pajak dan teribusi daerah tersebut, lanjut dia, realisasi PAD dari pajak sarang burung walet menempati urutan paling akhir. Padahal, target PAD dari pajak tersebut terbilang cukup besar. Dari data yang tercatat, target pajak untuk sarang burung walet sebesar Rp2,88 miliar. Namun, baru terealisasi sebesar Rp8 juta. "Pajak itu seperti hutang tapi bukan dari hasil pinjaman. Perlu ada kesadaran dari wajib pajak. Yang paling susah mencapai target yakni dari pajak burung walet dan hotel."

Sedangkan perolehan pajak dari restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan, pajak air tanah sudah mencapai 50% atau setengahnya dari target masing-masing item. Misalnya, untuk pajak penerangan jalan, sudah terealisasi sebesar Rp2,25 dari jumlah target sebesar Rp3,5 miliar. "Kalau sampai akhir tahun para wajib pajak tidak membayar. Akan dikenakan denda keterlambatan, penerbitan surat izin usaha di tahun berikutnya akan ditahan. Bahkan, bagi wajib pajak yang menunggak beberap tahun, bisa dilakukan langkah pencabutan izin usaha."

Meski begitu, jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pencapaikan target PAD pada semester pertama pada tahun ini, mengalami kenaikan sebesar 11% dari tahun lalu ketimbang tahun sebelumnya. Pencapaiaan yang hanya mencapai 26%. Realisasi target PAD pada smester pertama tahun lalu hanya 26%. "Menjelang akhir tahun DPKD selalu melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kekalaian akan kewajiban para wajib pajak."

HP Sirip Hiu Jadi Buruan

SIAPA yang tak kenal HP Ericsson R310s? bagi para pecinta aktivitas di alam bebas pasti kenal HP tersebut. Saat ini jenis HP tersebut masih menjadi buruan para pecinta HP macho. HP yang mempunyai nama keren HP Sirip Hiu ini, tahan air dan tahan goncangan. Di zamannya, HP ini menjadi pegangan utama anak-anak pendaki gunung, TNI, dan pekerja lapangan.

Namun seiring waktu, para produsen HP seolah alpa untuk membuat varian baru dari HP jenis ini. Alhasil, kelangkaan HP ini pun terjadi. Kawan-kawan silahkan buka google kemudian searching “Jual R250 Pro” atau “Jual R310 Hiu” pasti sudah masuk kategori barang antik yang harganya melambung jauh lebih tinggi daripada harga asalnya. Uniknya, pilihan warna sangat dominan dalam benak si pembeli. Umumnya, HP warna terang/cerah yang mempunyai harga tinggi.

Hp yang dirilis tahun sekitar 2000 itu, pada saat itu dibandrol dengan harga berkisar 2,6jt. Daya tahan HP ini luar biasa, karena R310 memang dibuat khusus untuk orang-orang lapangan. Untuk zaman itu fitur hp ini dah lumayan mewah. Ada game dan stopwatch. Mungkin bagi remaja sekarang Hp ini kelihatan kampungan, tapi bagi orang-orang yang sudah pegang hp tersebut, hp ini masih sangat dihormati dan berkharisma. Terbukti ada komunitas pecinta hp jadul ericsson R310 di Yogyakarta.

Masuki Musim Kemarau, Hotspot mulai Terdeteksi

MEMASUKI musim kemarau, titik api hotspot di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai terdeteksi. Berdasarkan data dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) SKW II Pangkalan Bun Kobar, jumlah hotspot yang terdeteksi satelit NOAA di Kobar sebanyak 4 titik.

Kepala BKSDA SKW II Pangkalan Bun Kobar, Hartono mengatakan, jumlah hotspot di Kobar mulai menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Padahal, bulan lalu hanya terdeteksi dua hotspot saja. Empat <>hotspot<> tersebut tersebar di tiga kecamatan yakni Arut Selatan (Arsel), Kumai dan Arut Utara (Aruta). "Bulan Juni hanya dua hotspot saja. Bulan ini jadi empat," ujar dia saat dihubungi Metamorfosisnews melalui sambungan telepon, Senin (30/7).

Dia melanjutkan, hotspot tersebut mulai merebak dikarenakan perubahan iklim dari musim penghujan ke kemarau. Hartono tidak memungkiri, jumlah hotspot tersebut bakal terus bertambah pada di musim kemarau ini. Potensi kebakaran lahan saat musim kemarau pun lebih tinggi ketimbang pada saat musim penghujan. Selain dikarenakan kondisi cuaca yang panas sehingga dapat memicu bertambahnya hotspot, musim kemarau juga dapat memicu kembalinya aktifitas masyarakat berupa pembukaan lahan dengan cara membakar. "Tidak semua titik panas yang terpantau itu adalah kebakaran lahan atau hutan."

Dia mengutarakan, meski mulai merebaknya jumlah hotspot tersebut, areal lahan dan hutan di kabupaten yang berjuluk Bumi Marunting batu Aji itu masih aman dari kebakaran. Mulai meningkatnya hotspot itu juga belum mengganggu aktifitas masyarakat. Arus lalu lintas, baik laut, darat maupun udara pun masih aman dari kabut asap. "Semua stake holder harus saling mendukung guna mengantispasi terjadinya hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan masyarakat secara luas."

Sementara itu, jumlah hotspot di seluruh wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 148 titik. Hotspot tersebut paling banyak terdeteksi di Kabupaten Katingan yakni 20 titik. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Katingan adalah berkebun dan berladang. Saat memasuki musim kemarau, masyarakat membuka lahan untuk berkebun dan berladang tersebut dengan membakar. " Kalau julah Hotspot se SKW II yang meliputi Kotim, Kobar, Lamandau dan Sukamara itu ada 57 hotspot."

Mendulang Untung dari Jualan Batako

BISNIS bahan baku bangunan, terutama batako hingga saat ini masih sangat menjanjikan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Hal ini seiring dengan semakin maraknya pembangunan seperti perumahan, gedung-gedung dan bangunan sarang burung walet.

Seperti yang dilakoni Sunardi, 55, warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kobar. Usaha tersebut mulai digeluti Sunardi sejak sejak 2006 silam. Namun, baru mulai berkembang pada pertengahan 2008.

Awalnya, dia hanya memproduksi 10 buah batako per hari. Hasil produksi tidak lang dijual, tapi dikumpulkan dulu selama sebulan. Setelah terkumpul, barulah dijual kepada para tetangganya yang akan membangun rumah. Namun, lambat laun usahanya mulai berkembang. Saat ini, rata-rata dirinya dapat memproduksi hingga 3000 batako lebih per hari.

Untuk memproduksi 3000 batako tersebut, dia harus mengeluarkan Rp2,78 juta untuk membeli 48 sak semen dan Rp1,8 juta untuk tiga truk pasir. Selain itu, untuk biaya gaji 20 pegawainya, setiap bulan dia mengalokasikan dana sebesar Rp30 juta.

Permintaan batako terhadap dirinya juga cukup tinggi. Setiap harinya dia bisa menjual hingga 2000 batako. "Batako dijual dimulai dengan harga Rp1650-Rp3 ribu per buah. Itu ditentukan dari kualitas batako."

Keuntungan yang diperoleh ayah dari empat orang anak ini setiap bulannya mencapai Rp25-Rp30 juta. Selain itu dia bisa mengurangi angka pengangguran Kobar dengan mempekerjakan sebanyak 20 karyawan. "Saat ini, saya sedang mengembangkan usaha ini dengan membuka cabang di SP 3 Sungai Rangit."

Suami dari Masriah ini menceritakan, untuk melakoni wirausaha pembuatan batako, paving, bis beton, kolong selokan dan beragam jenis lainnya ini, normalnya memerlukan modal kurang lebih Rp 200 juta. Rinciannya, untuk tanah tempat memproduksi dan gudang sederhana dibutuhkan uang sebesar Rp 90 juta. Membeli peralatan dan mesin cetak batako, paving, bis beton kualitas bagus dibutuhkan uang sebesar Rp45 juta. Membeli dua unit truk kecil untuk mengantar produk pesanan dan operasional diperlukan uang sebesar Rp 100 juta. Belum terhitung bahan-bahan, seperti pasir dan semen. "Tapi sebenarnya 30 juta juga cukup. Karena ada juga mesin press itu Rp21 juta di tambah modal untuk membeli bahan-bahannya seperti semen dan pasir itu."

Telusuri Estetika Alam Riam

SOUNDTRACK film kartun ninja hatori menjadi pengiring perjalanan siang itu. Saya, ditemani dua kawan jurnalis, seorang kawan kantor dan seorang suami beserta anak dari salah seorang jurnalis sedang memulai petualangan ke Desa Riam. Desa itu disebut-sebut sebagai salah satu pemilik peradaban asli Kalimantan.

Begitu ada kesempatan berkunjung ke daerah ini, awal Juni lalu, aroma petualangan langsung terbayang dan tentu saja membangkitkan naluri jurnalistik kami betiga. Karena itu, kami tidak mensia-siakan waktu, dan langsung bergegas setelah menyelesaikan tugas kantor untuk meliput berita tentang perlombaan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Polres Kobar.

Dari Pangkalan Bun (ibu kota Kotawaringin Barat) jarak-nya membentang hingga 150 kilometer lebih membelah jalan trans Kalimantan menuju Sampit dan jalan perusahaan perkebunan sawit Korin III. Aroma petualangan semakin tercium saat mulai memasuki jalan perusahaan sawit Korin III setelah sekitar 50 kilometer melewati jalan trans Kalimantan. Suara kicau burung, udara yang menyegarkan, dan bau pepohonan hutan membuat perjalanan menyenangkan. Cuaca yang cerah makin membuat rekan saya aktif memotret pemandangan sepanjang jalan tersebut.

Menentukan Arah: Bayu, salah seorang tim dari ekspedisi alam riam sedang berfikir untuk menentukan arah jalan yang akan di tempuh.

Sepanjang perjalanan kami sering berhenti untuk bertanya atau hanya sekedar melepas lelah. Maklum, di antara kami semua belum ada yang pernah berkunjung ke desa tersebut. Cuma mendapat sedikit informasi saja dari sejumlah anggota DPRD yang belum lama ini melakukan reses ke desa itu.

Tak terasa hari semakin sore, waktu pun menunjukan pukul 05.00 WIB. Tidak ada orang yang bisa di tanya lagi sebelum kami menemukan sebuah kamp harapan tempat pekerja Korin III bermukim sementara. Tapi, itu pun masih sulit untuk dijadikan sebagai acuan arah melangkah selanjutnya. Sinar matahari mulai me-redup, ternyata sudah satu jam lebih kami berkendaraan meninggalkan kamp harapan. Tapi, desa itu tak kunjung tampak. Kami pun mulai cemas, kehilangan kendali dan sempat frustasi. Ditambah lagi dengan kondisi BBM kendaraan yang mulai menipis, tanpa alat navigasi, membuat saya sedikit pesimis bisa menemukan desa itu.

Salah seorang kawan jurnalis saya terus berkata agar tetap tenang dan meyakinkan kami bahwa desa tersebut bisa ditemukan. Dengan gaya investigasinya yang khas dia mulai memilah jalan yang harus dilalui oleh kami dikala menemukan persimpangan. Satu demi satu bongkahan tanah lumpur bekas ban kendaraan lain yang melintasi dilihat dan dipegang. Selanjutnya dibandingkan de-ngan jalan yang lain. Patokan kami, yang paling banyak menyetak bekas ban kendaraan serta kalau dipegang masih terasa lembek hasil cetakan ban tersebut, itulah jalan yang kami lalui. Ternyata itu tak sia-sia, dengan sedikit keberuntungan kami pun sampai di desa yang menyimpan ragam budaya tersebut.