Empat SKPD tak Libur Lebaran

EMPAT Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tidak libur selama Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah. Pasalnya, keempat SKPD tersebut termasuk instansi pelayanan publik. Keempat SKPD tersebut yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin (RSUD SI), Puskesmas, Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Yang termasuk pelayan publik itu bekerja seperti biasa. Jadi, harus tetap melayani masyarakat meskipun pada saat Lebaran. Tak ada cuti bersama ataupun libur nasional," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kobar, Gusti Imansyah saat ditemui Metamorfosisnews di ruang kerjanya, Selasa (14/8).

Menurut dia, ada dua point penting yang ditekankan untuk para PNS yang bekerja di empat SKPD tersebut. Pertama, penugasan khusus di hari Lebaran dibagi dalam dua unit yaitu unit pelayanan kesehatan dan unit pelayanan masyarakat. Kedua, diharapkan untuk menjaga ketertiban dan saling menghormati antar-PNS yang berlainan agama. Hal ini didasarkan pada Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. 7 Tahun 2011, No. 04/MEN/VII/2011, dan No. SKB/03/M.PAN-RB/07/2011, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012. "Surat tersebut sudah diedarkan ke tiap instansi yang bersangkutan. Tentunya jika melanggar akan diberi sanksi."

Sementara itu, pengaturan penugasan untuk setiap pegawai yang tidak mendapat cuti bersama dan libur nasional diserahkan kepada kebijakan pimpinannya masing-masing. Artinya, pimpinan SKPD harus mengatur penugasan pegawainya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat tersebut. "Seperti rumah sakit itu ya harus tetap beroperasi. Masak kalau ada yang sakit harus menunggu beberapa hari karena dokternya pada libur Lebaran. Keburu mati dong."

Tidak liburnya beberapa instansi ini juga sama seperti tahun sebelumnya. Meski sedang berlebaran, pelayanan masyarakat tetap harus dilaksanakan. Gusti juga mengimbau bagi petugas yang beragama lain untuk dapat bekerjasama. Apalagi dengan kondisi dengan tuntutan bekerja ekstra. Hal ini akan menjadi sebuah kebersamaan dalam membangun pelayanan yang maksimal. "Petugas yang tidak merayakan Lebaran untuk dapat bekerja ekstra. Dan ketika giliran mereka merayakan hari rayanya, mereka juga harus diberikan libur."

Para PNS libur dari tanggal 17 Agustus dan berakhir 22 Agustus. Artinya, para PNS libur selama enam hari. Riciannya, 17 Agustus libur kemerdekaan, 18 Agustus Hari Sabtu (libur kerja), 19-20 Agustus libur Lebaran dan 21-22 Agustus cuti bersama.

Polres Siap Amankan Lebaran

KEPOLISIAN Resor (Polres) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meningkatkan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah. Sekurangnya 200 aparat gabungan bakal dikerahkan dalam kegiatan pengamanan yang diberi nama operasi ketupat 2012 itu.

"Pengamanan yang bakal berlangsung mulai H-7 Lebaran hingga H+7 itu, untuk mengantisipasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Kobar," ujar Kapolres Kobar Ajun Komisaris Besar, Novi Irawan, kepada Metamorfosisnews seusai Upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat Telabang 2012 di Halaman Polres Kobar, Jumat (10/8).

Menurut Novi, selama operasi ketupat ini berlangsung, aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dishubkominfo, Satpol PP, Damkar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kobar, Bandara Iskandar, Administratur Pelabuhan (Adpel) Kumai, Satpol Airud dan Dinkes itu, bakal memfokuskan penjagaan di lima titik keramaian. Selain rawan macet, lima titik tersebut rawan tindak kejahatan. Bahkan, para petugas akan disiagakan 1x24 di lima titik tersebut. "Selain itu, juga menyedikan 15 unit kendaraan jenis trail untuk berpatroli masuk hingga perkampungan. Hal ini sebagai langkah untuk mempersempit ruang gerak para pelaku tindak kriminal."

Siap : Anggota Polres Kobar sedang menggelar upacara gabungan dengan instansi lain di halaman Polres Kobar, Jumat (10/8). Polres Kobar mengkalim telah siap untuk mengamankan Hari Raya  Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah.

Dia merinci, lima titik fokus penjagaan tersebut di antaranya Jalan Pangeran Antasari, Pasar Lama, Bundaran Pancasila, Jalan Bendahara Kumai atau Pelabuhan Panglima Utar Kumai dan simpang Aminjaya, Pangkalan Banteng. "Selain petugas berbaju lengkap, kami juga mengerahkan polisi berbaju preman untuk masuk ke tempat-tempat tertentu yang mengindikasikan rawan kejahatan."

Pihaknya, kata Novi, akan memberlakukan skala proritas dalam operasi tersebut. Diantaranya, menangani kemacetan jalan, tindakan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), minuman keras, petasan dan gendam. Selain itu, mencegah adanya calo tiket, kecelakaan dan balap liar. "Kami telah siap mengamankan lebaran. Semua tindakan kejahatan bakal ditindak. Termasuk untuk para penimbun dan pelangsir BBM yang mulai marak di SPBU. Sulitnya distribusi BBM, akan menghabat distribusi barang kebutuhan pokok."

Setop Pemberian Izin di Atas Lahan APL

PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dipastikan tidak bisa menerbitkan izin usaha di atas lahan berstatus area penggunaan lain (APL). Pasalnya, di dalam SK 292/Menhut-II/2011, lahan APL tidak bisa serta merta dimanfaatkan secara sembarangan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya surat edaran No. 540/1117/Ek yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalteng.

"Surat edaran itu jelas, para Bupati/Walikota jangan memberikan atau mengalokasikan lahan yang berstatus APL kepada para investor bidang pertambangan, perkebunan maupun bidang usaha lainnya," ujar Ketua Komisi B DPRD Kobar, Jubair Arifin, kepada Metamorfosisnews, Kamis (9/8).

Menurut dia, pemkab seharusnya memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap masyarakat untuk menggarap lahannya APL tersebut memlalui koperasi dan kelompok tani. Artinya, APL yang tersisa di Kobar digunakan oleh masyarakat. Saat ini yang terjadi, masyarakat diiming-imingi dengan dana ganti rugi lahan oleh investor. Pemerintah seharusnya menjadi kontrol terhadap lahan masyarakat. Artinya, pemerintah jangan langsung memberikan izin usaha ketika ada persetujuan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada investor. "Jangan sampai masyarakat membabat hutan produksi kembali, karena lahan APL telah habis diberikan kepada investor. Nanti masyarakat berurusan dengan hukum lagi."

Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan (Dishut) Kobar, Wahyu Setiawan mengatakan, pemkab harus segera melakukan penghentian sementara atau moratorium penerbitan izin prinsip dan HGU. Setelah dilakukan moratorium, pemkab mengevaluasi kembali izin yang telah diberikan terhadap perusahaan. Selain itu, pemkab juga mengkaji ulang rencana perpanjangan HGU dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. "Sudah banyak lahan di Kobar yang sudah diberikan kepada perusahaan. Jika ini terus diberikan, lahan untuk digarap masyarakat sendiri akan semakin menyusut."

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar, Masradin, dalam rapat dengar pendapat antar PT Arut Sawit Mandiri (ASM) dengan warga Desa Penahan, Kecamatan Arut Utara di ruang rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kobar, Kamis (26/7) mengatakan, Kawasan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) bisa langsung dipergunakan oleh investor dengan seizin Bupati. Artinya, bupati bisa serta merta menerbitkan izin setelah terjadi kesepakatan antara investor dengan masyarakat.

GGB, Cetuskan Keanekaragaman Warna Musik

PADA tanggal 13 Februari 2012 lima orang pria sepakat mencetuskan sebuah institusi bermusik bernama GGB. Mereka sering bertemu sebelumnya dikarenakan pertemanan musik yang dekat.

Dari hasil pembicaraan tentang musik dan exsplorasi bermusik satu sama lain, mereka mengaplikasikan temuan-temuan dan kombinasi baru dalam bermusik dari masing-masing kepribadian personil. Warna dan kelihaian mereka mengkombinasikan nada-nada yang tidak umum, namun nyaman di dengar sangat mempengaruhi keanekaragaman warna musik GGB.

Berformasikan Bon’z Java (Vokal), Hendrix Gantung Gitar (Gitar), Bayu Tasix (Gitar), Gusmen Torung (Bass) dan Ben Parker (Drum), GGB mencoba peruntunganya di blantika musik indonesia melalui single perdana yang berjudul ‘Don't Cry’. “Hidup itu selalu berubah. Jangan ditangisi. Terima saja, dan cari hal lain yang lebih baik”ujar salah seorang personil GGB, Bayu Tasix.

Meski makin menjamurnya para pelaku musik di Indonesia dengan menunjukan kekhasan masing-masing, tidak membuat GGB menghentikan langkahnya dalam berkarya. Bahkan, band pendatang baru yang berasal dari Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah itu mengklaim, saat ini sudah sangat siap menjajal dan bertarung di blantika musik tanah air. “Kepekaan terhadap fenomena social, alam, agama dan budaya serta percintaan sebagai inspirasi di setiap lirik lagu dengan balutan keanekaragaman warna musik membuat kami yakin bisa menembus Industri musik,” tandas Bayu.

Era WARTAWAN Amatir Berakhir

TIDAK bisa dimungkiri, profesi wartawan masih dipandang sebelah mata. Betapa tidak, masih banyak oknum yang menggunakan profesi wartawan sebagai alat untuk memeras narasumber. Tidak sedikit wartawan yang tidak mempunyai media yang jelas. Hal ini bisa membuat citra wartawan semakin terpuruk.

Parahnya, ketika media bertansformasi menjadi industri media. Banyak wartawan yang dipaksa menanggalkan idealismenya demi kepentingan perusahaan. Karena, media menjadi tunggangan berbagai kepentingan para pemilik media itu sendiri. Sehingga, menghilangkan tabiat media sebagai pengontrol kebijakan.

Padahal, peran dan kontribusi informasi yang disajikan wartawan kepada khalayak ramai harusnya berguna dan bermanfaat secara luas. Peran wartawan pun sebagai kontrol bisa berfungsi dalam mendorong peningkatan pembangunan.

Barangkali sudah waktunya para wartawan untuk mempunyai sertifikat standar kompetensi. Pekerjaan wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik. Sehingga perlu memiliki standar kompetensi yang terukur. Kompetensi wartawan berkaitan erat dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Selain itu, seorang wartawan harus memahami etika, hukum pers, dan keterampilan jurnalistik.

Proses pengujian bersifat terbuka dan terukur. Setiap wartawan yang akan diuji baik secara lisan, tulisan dan praktik. Setidaknya, ada empat lembaga yang ditunjuk PWI pusat untuk melakukan pengujian kompetensi. Yakni lembaga pendidikan jurnalistik, perguruan tinggi, organisasi pers dan perusahaan pers. "Ada tiga jenjang uji standar kompetensi wartawan. Bagi reporter, termasuk jenjang muda, bagi editor dan jenjang utama bagi para pimpinan redaksi," ujar Ketua bidang pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Marah Sakti Siregar, beberapa waktu lalu.

Adanya sertifikasi standar kompetensi tersebut diharapkan dapat menekan perkembangbiakan wartawan amatir. Artinya, era wartawan amatir pun bakal berakhir.

Peluang Bisnis Money Changer belum Dilirik

TEMPAT penukaran mata uang asing atau money changer di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) belum tersedia. Padahal, peluang usaha money changer itu cukup menjanjikan. Betapa tidak, berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kobar), wistawan mancanegara yang mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) pada 2011 mencapai 7000 orang lebih. Banyaknya jumlah wisatawan berdampak pada besarnya nilai perputaran uang di Kobar yang mencapai Rp36 miliar per tahun.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kobar, Thomas Sari Wuwur mengatakan, meski terbilang cukup menjanjikan, saat ini di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) belum tersedia pelayanan money changer.

Selain itu, kata dia, adanya money changer akan memudahkan para pelaku wisata menukarkan uang. Tidak seperti di bank, prosedur penukaran uang terlalu berbelit. "Begitu juga di Kobar. Padahal Kobar adalah daerah wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan mancanegara. Kok tak ada <>money changer<>," kata dia kepada Metamorfosisnews, Selasa (7/8).

Menurut dia, para wisatawan mancanegara biasanya mengeluarkan uang sedikitnya US30 dollar hingga US300 dollar atau senilai Rp300 ribu hingga Rp3 juta setiap transaksi penukaran uang. Khususnya, para wisatawan mancanegara. "Yang dibutuhkan biasanya mata uang asing Ponsterling, Euro dan US Dollar."

Sementara itu, menurut Pimpinan BNI Cabang Pangkalan Bun, Sumadi, meski belum ada money changer secara resmi, para wisatawan asing bisa menarik uang di ATM Bank BNI. "Mata uang mereka, biasa langsung dikonversi menjadi rupiah saat ditarik."

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) Palangkaraya siap membuka peluang kepada pihak ketiga untuk menyediakan pelayanan money changer di Kobar. Karena itu, Bank BI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ia juga memastikan BI Palangkaraya akan berkoordinasi dengan pusat agar dapat mengupayakan penyediaan pelayanan money changer. "Akan diupayakan agar bank-bank devisa lebih memperhatikan dalam persoalan ini. Terutama di Kobar."

Bupati Sambangi Pasar

BUPATI Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Ujang Iskandar, beserta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendatangi pasar Indra Sari Kelurahan Baru, Selasa (7/8). Hal ini dalam rangka mengontrol harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran 1433 Hijriyah.

Bupati Kobar, Ujang Iskandar Mengatakan, pedagang jangan menaikan harga semaunya. Apalagi, saat pasokan barang kebutuhan pokok tersebut lancar. Kenaikan harga harus disesuaikan dengan pasaran. Artinya, setiap kenaikan harga harus dibarengi dengan alasan yang logis. Pemerintah pun akan rutin turun ke lapangan dalam mengontrol harga di tingkat pedagang. "Menjelang Lebaran biasanya harga naik. Tapi sekarang masih normal," ujar dia saat ditemui Metamorfosis di pasar Indra Sari, kemarin.

Masih Normal : Bupati Kobar, Ujang Iskandar Beserta beberapa Kepala SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat mendatangi Pasar Indra Sari, Selasa (7/8). Meski menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok masih normal.

Tidak bisa dimungkiri, kata dia, adanya pedagang nakal yang mencuri kesempatan untuk menaikan harga barang yang mereka jual. Stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dilihat di pasar. Pasalnya, pasar tempat transaksi langsung antara penjual dan pembeli. "Kondisinya stok barang-barang aman hingga 2 minggu kedepan. Harga-harga pun masih normal. Pedagang tak ada alasan untuk menaikan harga."

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kobar, Jahotler Lumban Gaol mengatakan, pihaknya akan memberikan teguran bagi pedagang yang menaikan harga yang tidak logis. Pihaknya juga bekerjasama dengan Bulog jika harga beras sebagai kebutuhan pokok meningkat tajam. Untuk mengantisipasi kenaikan harga juga, Disperindag telah mengadakan pasar murah.

Astra Kebangkan IGA 1.019 KK

PT Astra Agro Lestari Area Borneo 1 (B-1) mengembangkan program Corporate social responsibility (CSR) dengan sistem Income Generating Activity (IGA) sawit untuk 1.019 kepala keluarga. Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah (Kalteng) itu, membuka lahan seluas 2.700 hektare untuk melaksanakan program IGA tersebut.

"IGA sawit dilaksanakan oleh 8 anak perusahaan PT Astra di Kobar dan Lamadau. Ada 21 desa di kawasan ring 1 perusahaan yang telah mendapatkan proram IGA," ujar Direktur PT Astra Agro Lestari Area B-1, Bambang Wijanarko, kepada Metamorfosisnews disela-sela acara Buka Bersama dengan Insan Pers Wilayah Kabupaten Kobar dan Lamandau, di Swiss bellin, Jumat (3/8).

Menurut Bambang, ribuan KK tersebut mayoritas bermatapencaharian berladang. Namun, pendapatan dari hasil berladang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, PT AAL menawarkan program IGA kepada ribuan KK tersebut. Selain mendapatkan mata pencaharian tetap, pendapatan mereka juga bakal terus meningkat seiring bertambahnya usia tanaman sawit. "Ini program kemitraan. Jadi harus simbiosis mutualisme. Pembayaran pinjaman pembangunan kebun sawit, secara diangsur dari hasil panen sawit. Penjualan hasil panen juga dijual kepada kami."

Program IGA ini, lanjut dia, akan terus bergulir hingga mencapai 20% dari keseluruhan luas lahan yang dimiliki PT Astra Agro Lestari. Total luas lahan PT Astra Agro Lestari saat ini mencapai sekitar 50 ribu hektare. Artinya, program IGA ini akan terus berlanjut hingga luas lahannya mencapai 10 ribu hektare. "Sekarang baru 2.700 hektare. Terus bertahap. Ini sama halnya dengan plasma. Dana yang telah digelontorkan PT Astra Agro Lestari untuk Program IGA mencapai 16,5 miliar."

Sementara itu, Head Of Media CBI (Borneonews dan Palangka Pos), Yohanes Widada mengapresiasi terhadap program kemitraan yang telah dilaksanakan PT ALL. Hal itu sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Saat ditanya soal hubungan perusahaan dengan media massa, Yohanes meminta perusahaan harus mulai membuka diri terhadap media massa. Menjalin kemitraan dengan media, bakal menyajikan informasi secara berimbang. Selama ini media massa kesulitan untuk menggali informasi dari pihak perusahaan. Karena itu, berita mengenai perusahaan muncul saat terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Meskipun hadirnya perusahaan di tengah masyarakat mempunyai banyak sisi positif. "Perusahaan dengan media harus saling terbuka. Selain berita menjadi berimbang, ini juga bakal berdampak pada sisi bisnis."

Insentif tak Cair, Satpol PP Malas Kerja

Disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengalami penurunan. Para Anggota Satpol PP, mulai malas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawal Perda. Sebab, sudah hampir empat bulan, uang insentif tersebut tak kujung cair. Bahkan, uang tersebut ada indikasi gagal cair karena kesalahan administrasi.

Pantauan Metamorfosisnews beberapa ruangan di Kantor Satpol PP sering terlihat kosong pada waktu jam kerja. Di papan pengumuman Kantor Satpol PP terlihat pernyataan sikap para anggota Satpol PP yang hanya bekerja sesuap jadwal PNS. Yakni, berangkat kerja pukul 07.00 WIB, dan pulang pukul 16.00 WIB.

Satpol PP pun belum mengambil langkah tegas terhadap pedagang petasan mulai menjamur pada saat bulan Ramadan ini. Padahal, petasan tersebut bisa mengganggu ketertiban. "Buat apa kita kerja yang rajin. Hak kita ga di bayar kok," keluh Anggota Satpol PP Kobar, Muchsin, kepada Metamorfosisnews, kemarin.

Menurut dia, para Anggota Satpol PP akan malas-malasan bekerja hingga uang insentif bisa di cairkan. Semua anggota Satpol PP Kobar belum menerima uang insentif selama empat bulan terakhir. Padahal, uang insentif para anggota Satpol PP dijatah Rp250 ribu per bulan. Berarti, pemkab belum membayar uang insentif anggota Satpol PP sebesar Rp1 juta per orang. "Kalau malam paling sampai jam 24.00 WIB juga sudah pada ga ada orang."

Selain itu, lanjut dia, uang piket dan uang operasi juga tak kunjung cair dalam empat bulan terakhir ini. Anggota Satpol PP rata-rata mendapatkan jatah piket dan operasi masing-masing sebanyak empat kali dalam sebulan. Setiap anggota mendapatkan uang Rp50 ribu per piket atau per operasi. Artinya, dalam sebulan, setiap anggota satpol PP mendapatkan jatah uang piket dan operasi sebesar Rp400 ribu. "Semuanya sekitar Rp2,6 juta per orang dalam empat bulan ini. Sampai sekarang belum cair. Gimana mau kerja profesional, kalau hak kami juga ga di bayar secara profesional."

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kobar, Mustawan Lutfi mengatakan, administrasi pencairan uang insentif Satpol PP diduga salah. Sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar enggan mencairkan uang insentif Satpol PP itu. "Ada suratnya, katanya sulit untuk dicairkan, karena pos anggaran usulan insentif tidak sesuai."

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kobar, Sudarlin, dirinya akan terus memperjuangkan hak para anggotanya. Apalagi, kata dia, saat ini memasuki Bulan Suci Ramadan.

Call Center PLN Kebanjiran Keluhan

KRING....kring....kring, malam itu, Selasa (1/8), suara telepon milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berbunyi tanpa henti. Petugas call center pun terlihat sibuk mengangkat telepon dari para pelanggan PLN.

Hampir sepanjang malam, telepon itu terus berbunyi. Selesai panggilan dari pelanggan yang satu, bunyi lagi suara panggilan telepon dari pelanggan lainnya. Petugas call center pun dengan sabar mendengarkan keluhan para pelanggan PLN itu. Ternyata, malam itu, aliran listrik di kabupaten yang berjuluk Bumi Marunting Batu Aji itu padam.

Sontak, para pelanggan PLN ingin tahu penyebab dan alasan PLN memadamkan listrik pada malam itu. Petugas call center pun dengan sabar dan hati-hati menerangkan penyebab terjadinya pemadaman itu kepada setiap penelepon itu. Padamnya listrik pada malam itu diakibatkan adanya gangguan hewan. Ialah monyet yang membuat aliran listrik dari EEI ke PLTD Kumai dan ke Pangkalan Bun, menjadi tak stabil. Monyet itu pun tersengat listrik. Alhasil, terjadi konsleting listrik dan ledakanpun tak bisa terelakan, sehingga EEI secara otomatis memutus hubungan aliran tersebut.

Dari penjelasan petugas call center itu. Tanggapan para pelanggan PLN bervariasi. Ada yang marah, ada yang menerima, ada juga yang meminta agar PLN segera memperbaiki kerusakan itu. Sumpah serapah dan kata-kata kotor pun bertaburan dari mulut para pelanggan yang tak menerima atas penjelasan PLN. "Tiap tutup telepon, bunyi lagi. Terus itu sampai pagi. Banyak yang marah. Dosa katanya PLN itu, orang mau buka, orang mau solat terhambat karena listrik mati. Tapi ya sabar. Siapa sih yang mau listrik padam. PLN juga rugi kalau padam itu. Selain fisik petugas PLN yang terkuras, pemasukan bagi PLN pun jadi berkurang."

Di sisi lain, lamanya pemadaman itu dikarenakan, EEI harus menunggu air laut pasang. Air laut berfungsi untuk mendinginkan turbin harus bisa dipompa masuk secara sempurna untuk mengisi <>cooling system<>. Setelah itu baru menyalakan boiler untuk menghasilkan uap sebagai produsen daya listrik. Pada kondisi air normal, hanya perlu waktu 2 jam untuk menyalakan mesin. Artinya, jika kejadiannya pada pukul 18.30 WIB, pada pukul 20.30 WIB listrik di Kobar sudah bisa nyala. Namun, air laut baru pasang sekitar pukul 01.00 WIB. "Mesinnya itu sudah dingin kalau kelamaan nunggu. Jadi harus dipanaskan dulu, baru dioperasikan. Jadi sampai jal 05.00 WIB," kata Pelaksana Harian (Plh) Plan Manager PT. Ekploitasi Energi Indonesia (EEI) Poniran.

Mati Listrik, PLN Sering Kambinghitamkan Hewan

LISTRIK di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sering kali padam. Masyarakat pun mengeluh atas pemadaman listrik tanpa pemberitahuan tersebut. Berbagai alasan dilontarkan pihak managemen Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN) Rayon Pangkalan Bun Kobar itu. Pemadaman listrik karena adanya gangguan hewan sering menjadi senjata ampuh PLN dalam mengatasi keluhan masyarakat.

Seperti, Selasa (1/8) malam, listrik di sebagian wilayah Pangkalan Bun padam hingga 12 jam. Artinya, sepanjang malam itu, di Pangkalan Bun gelap gulita. Kondisi ini, terasa sangat merugikan bagi para pedagang yang mengandalkan pasokan listrik untuk bidang usahanya. M Choerudin, Pengusaha Warnet dan Studio Band di Jalan Jenderal Sudirman Gang Walet Bamban, mengungkapkan kekesalannya kepada Metamorfosisnews, Selasa (1/8) malam itu.

Menurut dia, PLN sering melakukan pemadaman tanpa pemberitahuan. Selain membuat pendapatan yang berkurang, padamnya listrik secara tiba-tiba membuat komputer dan sebagian alat band di tempatnya jadi mudah rusak. Saat dikompirmasi, PLN sering kali beralasan matinya listrik dikarenakan hewan. "Dari dulu alasannya hewan terus. Katanya, udah dipasang anti ini lah, anti itu lah, anti petir. Sekalian dong anti hewan."

Sementara itu, Suvervisor Teknik PLN Rayon Pangkalan Bun Kobar, Suprapto tidak memungkiri sering padamnya listrik PLN diakibatkan oleh hewan. Kondisi alam dan geografis, membuat banyak hewan yang menjadikan kabel dan travo PLN sebagai pijakan. Aliran listrik pun menjadi terganggu. Imbasnya, listrik menjadi padam. Dalam tiga bulan terakhir, sekurangnya ada 10 hewan yang mengakibatkan listrik di Kobar padam. Hewan seperti Kukang, Musang, Burung Dara, Monyet, bahkan tikus pun pernah mengakibatkan padamnya listrik. "Yang parah saat kejadiannya di dekat EEI di Kumai. Listrik se Kobar pasti bakal mati. Beda kalau di Pangkalan Bun. Hanya daerah pada vider itu saja yang bakal padam."

Dia melanjutkan, PLN tidak bisa melakukan pemberitauan pemadaman jika hewan tersebut yang mengakibatkannya. Namun, PLN segera mengupayakan solusi untuk menangani masalah tersebut. PLN sedang mengerjakan pemasangan seng pada bagian tiang listrik dan penghalang di kawat penopang tiang. Sehingga hewan seperti monye, musang dan kukang itu tidak bisa memanjat tiang listrik karena licin. "Itu akan membuat hewan itu kesusahan memanjat tiang listrik. Pemasangan seng difokuskan dulu pada tiang-tiang yang disekitarnya banyak pepohonan."

Kemelut BBM Hambat Distribusi Sembako

SENGKARUT Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengancam kelangkaan barang kebutuhan pokok di kabupaten berjuluk Bumi Marunting Batu Aji tersebut. Pasalnya, kendaraan pengangkut barang kebutuhan pokok itu kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Artinya, jika kendaraan pengangkut tersebut tak beroperasi, distribusi barang kebutuhan pokok bakal terhambat.

Menurut Sekretaris Angkatan Muda Penerus Perjuangan (AMPP)-46 Kumai Kobar, Raihan Fauzi, pendistribusian barang kebutuhan pokok dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai ke seluruh wilayah Kobar terancam terhambat. Banyak kendaraan pengangkut barang kebutuhan pokok tersebut tak beroperasi karena tak mendapatkan jatah BBM jenis solar dari Statsiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kendaraan pengangkut barang sembako tersebut kalah bersaing kendaraan pelangsir yang terus memadati seluruh SPBU di Kobar. "Bagaimana truk bisa dijalankan. Solar kan sulit. Harusnya kami diberikan jalur pengisian BBM khusus atau sendiri di setiap SPBU," ujar pria yang juga menjadi Sekretaris Organda Unit Kumai itu.

Dia melanjutkan, kendaraan yang bisa mendapatkan BBM lewat jalur khusus tersebut akan diberi pengenal berupa pemasangan stiker khusus pengangkut sembako. Selain itu, kendaraan hanya boleh mengisi BBM di jalur khusus tersebut jika sudah mengangkut sembako. Hal ini untuk menghindari penyelewengan. "Permintaan para supir truk pengangkut ini sipel saja."

AMPP-46, telah melayangkan surat kepada semua pemilik SPBU di Kobar. Namun, tak digubris. Akhirnya, AMPP-46 menyampaikan surat permohonan supaya diberikan jalur pengisian BBM di SPBU, bagi angkutan pelabuhan Panglima Utar Kumai, kepada Pemerintah Kabupaten Kobar. Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah unsur Muspida. "Kalau Pemkab juga tak menggubris surat itu, kami akan mogok beroperasi. Biar susah, susah semua sekalian."

Bahkan, Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sekaligus Ketua AMPP-46, Syachril mengatakan, distribusi barang sembako ke sejumlah kabupaten di Kalteng juga bakal terhambat. Pasalnya, sebagian kendaraan tersebut jaga mendistribusikan sembako ke luar wilayah Kobar. Ia merinci, jumlah kendaraan pengangkut sembako dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai sekitar 250 kendaraan. Sebanyak 100 kendaraan dioperasikan untuk mendistribusikan sembako ke pasar dan grosir sembako yang ada di dalam wilayah Kobar. Sedangkan 150 kendaraan sisanya, dipergunakan untuk mendistribusikan sembako ke kabupaten sekitar Kobar seperti Seruyan, Lamandau dan Sukamara.